REPUBLIKBERITA.CO.ID – Kementerian Luar Negeri kembali berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Suriah. Setelah menempuh perjalanan darat dari Ibu Kota Suriah, Damaskus, menuju ke Beirut, Lebanon, dan dilanjutkan dengan penerbangan, sebanyak 91 WNI pada Sabtu (21/12) tiba dengan selamat di Tanah Air.
Direktur Informasi dan Media Kemlu, Hartuo Harkomoyo, dalam pernyatan pers tertulis yang diterima VOA beberapa saat lalu mengatakan 91 WNI tiba dalam tiga penerbangan.
“WNI ini mayoritas adalah pekerja migran dan pelajar/mahasiswa yang berasal antara lain dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat,” menurut pernyataan itu.
Dengan tibanya rombongan baru ini berarti secara keseluruhan sudah 156 WNI di Suriah yang dievakuasi kembali.
Kemlu lewat KBRI Damaskus, masih terus melacak dan mendata WNI yang kemungkinan masih berada di Suriah dan selama ini belum melaporkan keberadaannya.
Dorong Pencabutan Sanksi Barat
Situasi di Suriah, khususnya di Damaskus, masih belum stabil pascapenggulingan Presiden Bashar Al Assad oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada 8 Desember.
Direktur Jenderal Organisasi Migrasi Internasional (IOM) Amy Pope pada Jumat (20/12) mengatakan perang saudara selama lebih dari 14 tahun telah menghancurkan hampir seluruh fasilitas publik, termasuk “rumah sakit, sekolah dan balai desa.” Sekitar 16,7 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara sekitar enam juta lainnya masih mengungsi di berbagai negara.
“Membangun kembali rumah bagi warga Suriah hanya salah satu solusi karena yang sesungguhnya juga dibutuhkan saat ini adalah akses pada layanan kesehatan dan layanan penting lain supaya warga dapat merasa aman dan menjadi landasan pemulihan ke depan,” tambah Pope.
Kemiskinan dan konflik berkepanjangan di Suriah itu telah diperumit dengan sanksi-sanksi ketat Amerika, Uni Eropa dan negara-negara lain selama bertahun-tahun yang semula dimaksudkan untuk menekan rezim Assad.
Utusan PBB Untuk Suriah Geir Pedersen ketika datang ke Damaskus pada 15 Desember lalu menyerukan diakhirinya sanksi-sanksi Barat itu agar pembangunan di Suriah dapat segera dimulai.
Syarat-Syarat
Associated Press melaporkan beberapa pejabat di Washington mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menghapus sebutan kelompok teror tersebut.
Dalam pertemuan darurat di Yordania pada 14 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan telah mendapat dukungan dari 12 menteri luar negeri dari Liga Arab, Turki dan pejabat tinggi dari Uni Eropa dan PBB mengenai bagaimana sedianya Suriah dibangun setelah puluhan tahun dikuasai keluarga Assad.
Mereka sepakat bahwa pemerintah baru Suriah harus menghormati hak-hak kelompok minoritas dan perempuan, mencegah kelompok teror mengambil alih kembali kekuasaan, memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan, dan mengamankan serta menghancurkan sisa senjata kimia era Assad. Blinken telah berjanji bahwa Amerika akan mengakui dan mendukung pemerintahan baru yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut.
Namun mengingat hampir berakhirnya masa pemerintahan Biden, belum jelas pendekatan apa yang akan diambil oleh presiden terpilih Donald Trump terhadap Suriah.
Pemerintah sementara Suriah akan memerintah hingga Maret 2025, tetapi hingga laporan ini disampaikan apa yang akan dilakukan untuk membentuk pemerintahan permanen yang baru dan memulai proses pemulihan di negara berpenduduk 25 juta jiwa itu.
Tetap Waspada
Kemlu RI terus mengimbau agar WNI yang masih berada di Suriah untuk terus memperhatikan perkembangan situasi dan keamanan, menghindari terlibat dalam kegiatan politik yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI di Damaskus.
Warga Indonesia yang memiliki keluarga di Suriah, dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810 untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi di negara itu. (voa)
