REPUBLIKBERITA.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melalui surat keputusan tertanggal 9 Desember 2024, Nomor 1378/PP.OO.OO/K1/12/2024 , menolak laporan Hairansyah SH MH.
Laporan Hairansyah sendiri, dilansir dari wartabanjar.com, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan.
Dalam surat putusannya, Bawaslu RI menolak laporan Hairansyah, karena tidak memenuhi syarat materil laporan.
Karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
“Dengan Hormat disampaikan, sehubungan dengan laporan Sdr. Hairansyah yang telah diterima Bawaslu RI dengan nomor laporan 006/PL/PW/Rl/00.OO/Xll/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, maka dengan ini kami sampaikan status laporan sebagaimana terlampir,” tulis Bawaslu RI di risalah putusan yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Adapun yang menjadi terlapor dalam pengaduan yang disampaikan Hairansyah SM MH ada 16 orang, yakni dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan KPU Kota Banjarbaru.
Terlapor I sampai VII, Mochammad Afifuddin (Ketua KPU RI), Sdri. Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI), Sdr. Yulianto Sudrajat (Anggota KPU RI), Sdr. Parsadaan Harahap (Anggota KPU RI), Sdr. Idham Holik (Anggota KPU RI), Sdr. August Mellaz (Anggota KPU RI), Sdri. Iffa Rosita (Anggota KPU RI).
Terlapor VIII sampai XII, Sdri. Andi Tenri Sompa (Ketua KPU prov. Kalimantan Selatan), Sdr. Riza Anshari (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan), Sdr. M. Fahmi Failasopa (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan), Sdr. Arif Mukhyar (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan), dan Sdri. Nida Guslaili Rahmadina (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan).
Terlapor XIII sampai XVI, Sdr. Dahtiar (Ketua KPIJ Kota Banjarbaru), Sdri. Resty Fatma Sari (Anggota KPU Kota Banjarbaru), Sdri. Normadina (Anggota KPU Kota Banjarbaru), dan Sdr. Hereyanto (Anggota KPU Kota Banjarbaru).
