REPUBLIKBERITA.CO.ID, BANJARBARU- Ratusan warga yang menamai dirinya sebagai “Aliansi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi” datangi Kantor DPRD untuk menyampaikan kekecewaan atas hasil Pilkada Kota Banjarbaru, Senin (2/11/2024).
Mereka mempertanyakan kenapa tidak ada kotak kosong di Pilkada Kota Banjarbaru dan menuntut untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang.
Aliansi masyarakat menganggap KPU membuat kegaduhan, atas keputusan Nomor 1774 KPU RI serta kurangnya sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat apa yang terjadi pada proses pilkadaini.
Masyarakat terus mendesak dan meminta kejelasan, kepada ketua DPRD Kota Banjarbaru terkait kejelasan pemilu saat ini.
Adapun 4 tuntutan massa ke DPRD kota Banjarbaru.
1. Meminta seluruh anggota DPRD Banjarbaru menyikapi jalannya pilkada 2024.
2. Mendesak dewan mendukung gerakan penyelamatan Demokrasi Banjarbaru, dengan meminta KPU Banjarbaru untuk menghentikan tahapan proses pilkada 2024.
3. Meminta ketua dewan kota Banjarbaru mencabut pernyataan di media, yang menghimbau agar masyarakat menerima hasil pilkada Banjarbaru, dengan menggunakan juknis skep 1774 tahun 2024, yang sudah jelas merugikan masyarakat kota Banjarbaru.
4. Kepada Anggota dewan bersedia menyatakan sikap ke publik : “kami wakil rakyat tidak akan membela kepentingan rakyat,”, apabila tidak mau melakukan tuntutan rakyat dalam point 1, 2 dan 3.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra saat menemui massa mengatakan, siap mengawal suara masyarakat sampai ke MK.
“Akan saya kawal dan didampingi ketua KPU, saya paham emosi yang masyarakat keluarkan saat ini, yang penting Aspirasi masyarakat tersampaikan ke KPU, tinggal kita buktikan saja apa yang saya katakan sampai hari ini ,”ujarnya.
Gusti mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kota Banjarbaru, karena telah menyampaikan aspirasi nya kepada anggota DPRD Kota Banjarbaru.
“Atas nama DPRD kota Banjarbaru saya menyampaikan, saya siap mengawal proses ini, jika ada hal-hal aspirasi lain yang ingin di sampaikan bisa datang ke DPRD kota Banjarbaru,” ucap gusti.
Kemudian, Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar menuturkan, KPU Banjarbaru akan terus menjalankan regulasi yang ada, dan ada tahapan-tahapan yang harus di laksanakan.
“Karena ini adalah perintah undang-undang, sudah di atur di kpu no 2 tentang tahapan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan bupati,” ungkapnya.
Sambungnya, KPU tingkat Kota tentu akan melaksanakan sesuai dengan regulasi yang di terbitkan oleh KPU RI.
“Pada prinsipnya apapun yang disampaikan oleh KPU RI itulah yang akan kami laksanakan, Terkait pelantikan semua akan berjalan sesuai dengan tahapan yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Demo, Rahmadi atau yang kerap disaat Engot, meminta Ketua DPRD untuk mengawal ke MK.
“Kami mewakili suara dari masyarakat khususnya di kota Banjarbaru, meminta kepada ketua DPRD apabila memang ini berakhir di jalur hukum MK,DKPP, MA, ketua DPRD harus siap mengawal,” ujarnya.
“kami meminta proses perjalanan pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu, itu berjalan saja , tunggu tunda penetapan dahulu sebelum proses hukum yang di kawal oleh anggota dewan, berakhir sampai inkrah,” tuturnya.
Rahmadi menganggap ketua KPU Banjarbaru, penjelasannya terlalu berbelit-belit dan tidak pada intinya.
“Jangan sampai kami ber statement ketua KPU malu 7 kali di Banjarbaru, demokrasi saat ini sudah mati, mari kita hidupkan sama-sama demokrasi yang ada di kota Banjarbaru,” tuntasnya.
Rahmadi akan mendatangi gedung DPRD kota Banjarbaru 3 hari kedepan, untuk mengambil surat tertulis dari dewan terkait pengawalan yang di sampaikan oleh ketua DPRD Banjarbaru.
“Jika 3 hari tidak ada jawaban atau kepastian, kami akan melakukan demo kembali untuk menuntut hak kami sebagai masyarakat,” tuntasnya.
Masyarakat kota Banjarbaru mengapresiasi ketua DPRD Kota Banjarbaru, yang berani mendengar dan mengahadapi ratusan masyarakat Kota Banjarbaru.
