REPUBLIKBERITA.CO.ID, Banjar– Sejak Bupati Banjar menetapkan status tanggap darurat banjir pada Senin (30/12/2025), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar langsung bergerak cepat dengan membuka layanan dapur umum bagi warga terdampak.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akibat meluapnya air di sejumlah wilayah. Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menyampaikan bahwa operasional dapur umum telah berjalan sejak hari pertama status darurat diberlakukan.
“Sejak ditetapkan tanggap darurat, dapur umum langsung beroperasi untuk melayani masyarakat terdampak, terutama di wilayah dengan dampak cukup parah,” ujar Erny saat ditemui, Jumat (2/1/2026) sore.
Salah satu wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak adalah Kecamatan Martapura Timur. Di wilayah tersebut, dapur umum melayani sekitar 6.000 warga yang terdampak banjir.
Dalam pelaksanaannya, operasional dapur umum melibatkan berbagai unsur dengan mengedepankan semangat gotong royong. Dinsos Kabupaten Banjar menggandeng Taruna Siaga Bencana (Tagana), aparatur kecamatan, anggota Pramuka, hingga Karang Taruna, baik dalam proses memasak maupun pendistribusian makanan.
Erny menjelaskan, saat ini terdapat tiga dapur umum yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, penanganan banjir juga diperkuat oleh dapur umum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Satuan Brimob Polda Kalsel. Meski berada di bawah pengelolaan instansi berbeda, Dinsos Banjar tetap memberikan dukungan logistik.
“Dapur umum dari provinsi saat ini berpindah ke Kecamatan Sungai Tabuk, namun tetap kami dukung bahan logistiknya. Begitu juga dapur umum Brimob, hari ini hingga malam akan kami kirimkan logistik,” jelasnya.
Untuk jangkauan layanan, dapur umum di Kecamatan Martapura Barat mampu melayani hingga 5.000 warga per hari. Kapasitas serupa juga disiapkan untuk Kecamatan Sungai Tabuk. Sementara itu, di Kecamatan Martapura Kota, posko dapur umum didirikan di Desa Pasayangan Barat serta sejumlah lokasi strategis lainnya.
Secara keseluruhan, terdapat enam hingga tujuh titik dapur umum yang logistiknya disuplai oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Jumlah tersebut belum termasuk dapur umum yang dikelola BPBD, yang bersifat lebih dinamis mengikuti perkembangan situasi di lapangan.
Menu makanan yang disediakan cukup beragam, mulai dari nasi, mi goreng, telur, sarden, hingga nasi goreng. Penyaluran dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan warga, tidak selalu tiga kali sehari, guna menjaga efektivitas distribusi dan efisiensi anggaran.
Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan, Dinsos Banjar terus melakukan koordinasi dengan BPBD, terutama dalam pemetaan wilayah distribusi.
“Jika logistik kami kurang atau dalam menentukan titik distribusi, kami selalu berkoordinasi dengan BPBD agar penyaluran bantuan tidak overlap,” pungkas Erny.