REPUBLIKBERITA.CO.ID., BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menjadi sorotan setelah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
Mobil yang dibeli adalah tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DKR ULT.L 4×4 BA/T, sebanyak empat unit. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Umum Setda Banjarbaru, Udin, mengonfirmasi pengadaan tersebut.
“Jumlah unit yang dibeli ada empat, yang menerima yaitu Kejari, Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri, dan Dandim,” ujarnya.
Satu unit kendaraan disebut memiliki harga sekitar Rp830 juta lebih sehingga total anggaran yang digunakan mencapai sekitar Rp3 miliar lebih.
Menurut Udin, pengadaan ini dimaksudkan untuk mendukung hubungan kerja antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan Forkopimda. Ia menegaskan hanya menjalankan tugas sesuai arahan.
“Memang anggaran untuk Forkopimda sebenarnya ada tersendiri, tetapi saya sebagai bawahan hanya menjalankan tugas saja,” tegasnya.
“Kalau ada masalah politik, saya tidak ikut campur ke ranah itu,” tambahnya.
Udin juga menjelaskan bahwa mobil tersebut belum dihibahkan, melainkan masih berstatus pinjam pakai.
“Setahu saya masih pinjam pakai. Kalau hibah ada prosesnya terlebih dahulu,” tutupnya.
LSM KAKI: Tidak Tepat di Tengah Efisiensi Anggaran
Kritik muncul dari Direktur LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Akhmad Husaini, SH, MA, yang menilai pengadaan ini tidak memiliki urgensi cukup kuat, terlebih ketika pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.
“Saya ini pendukung Ibu Wali Kota pada pemilu kemarin. Tapi kalau ada kebijakan seperti ini, saya rasa tidak pantas. Urgensinya apa? Forkopimda kan punya anggaran masing-masing,” ujarnya, Rabu 26 November 2025.
Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi saat ini.
“Saat kita sedang membenahi ekonomi masyarakat, pemerintah justru melakukan pengadaan mobil bernilai besar. Ini tidak sejalan dengan prioritas publik,” pungkasnya.