

REPUBLIKBERITA.CO.ID., TANAH LAUT – Pengamat lingkungan soroti persoalan banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Selatan salah satunya pada Kabupaten Tanah Laut.

Eka Prasetya Aneba mengatakan semua itu terjadi lantaran terjadi kerusakan lingkungan salah satu faktor maraknya pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan maupun pemukiman
“Memang semua itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, namun hal ini juga membawa dampak negatif bagi ekosistem,” ungkapnya
Terutama pada pembukaan hutan secara besar-besaran dan konversi lahan menjadi area pertanian dan perumahan, terutama sawah dan kebun, telah mengganggu keseimbangan alam.
“Pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan berkurangnya penyerapan air oleh tanah. Padahal, hutan dan vegetasi alami lainnya berfungsi untuk menampung air hujan dan mengatur aliran sungai agar tidak meluap. Selain itu, pengolahan lahan yang kurang bijak juga menyebabkan terjadinya erosi, yang semakin memperburuk keadaan. Air yang tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah, akan mengalir ke permukaan, membanjiri area pemukiman dan sawah yang ada di sekitarnya,” bebernya
Akibat itu semua timbul bebrapa masalah yang semakin terasa di daerah ini. Beberapa diantaranya seperti tanah yang digunakan untuk pertanian secara intensif, seperti sawah yang ditanami padi setiap tahun tanpa perawatan yang cukup, menjadi semakin tidak produktif.
“Kondisi tanah yang jenuh air ini sangat rentan terhadap banjir, terutama jika curah hujan sangat tinggi dalam waktu singkat,”
“Tanah yang sudah jenuh akan sulit menyerap air, sehingga air akan langsung menggenangi permukaan tanah dan mengalir dengan cepat, menyebabkan banjir di area sekitar. Kejenuhan tanah ini juga memperburuk kualitas pertanian, karena tanaman tidak dapat berkembang dengan optimal di lahan yang kurang subur akibat pembukaan lahan secara terus-menerus,” lanjutnya.
Sementara pada bagian hulunya, kerusakan hutan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga memainkan peranan penting dalam memperburuk banjir.
Hutan yang berfungsi sebagai penyerap air hujan yang mengalir ke sungai dan danau kini banyak digantikan oleh lahan pertanian atau pemukiman, fungsi hutan sebagai penyerap air pun hilang.
Pembukaan lahan di kawasan hulu sungai menyebabkan hilangnya daya tampung air hujan yang sebelumnya diserap oleh akar pohon-pohon hutan. Alhasil, saat musim hujan, aliran air sungai tidak terkendali dan menyebabkan banjir di hilir, termasuk di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur.
Akibat itu semua tibalah berbagai persoalan terutama yang dirasakan saat ini yakni banjir yang mana kejadian tersebut sangat merugikan masyarakat.
“Salah satu diantaranya yakni petani yang ada di Kecamatan Kurau, dimana saat ini banjir telah menjadi ancaman tahunan bagi mereka, dan tentu sangat merugikan, karena mereka menggantungkan hidupnya hanya pada sektor pertanian itu saja,” ungkapnya
Dengan persoalan yang ada pemerintah harusnya memikirkan bagaimana kerugian petani tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
“Jangan sampai pemerintah hanya terpatok memikirkan bantuan untuk logistik saja, sementara kerugian yang di alami petani tidak teratasi dengan baik,” lanjutnya.
Memang saat ini untuk bantuan logistik dari pemerintah dan berbagai pihak sudah mulai terorganisir dan sinergis, namun hal itu tidak membuat kerugian yang dialami petani menurun, alasannya jelas lantaran dalam kondisi banjir hasil panen mereka dipastikan gagal.
“Sejauh ini kita lihat apakah pemerintah juga memikirkan kerugian para petani dimana ketika banjir tanaman mereka mengalami kegagalan, inikan harusnya menjadi perhatian,” jelasnya
Hasil panen petani, khususnya gabah, sering kali terendam oleh banjir, yang tidak hanya merusak hasil pertanian tetapi juga menggagalkan upaya petani dalam memperoleh penghasilan.
Pemerintah memang memberikan bantuan untuk memperbaiki infrastruktur dan merehabilitasi lahan, namun upaya untuk melindungi hasil panen petani, seperti pemberian peralatan pengering gabah atau penempatan tempat penyimpanan sementara yang aman masih sangat minim.
Meskipun pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak baik swasta maupun organisasi kemasyarakatan telah berusaha memberikan bantuan logistik, tetapi masalah penanganan banjir yang lebih struktural dan jangka panjang belum terlihat jelas. Salah satu hal yang menjadi tantangan besar adalah kurangnya sinergi dalam menyelesaikan masalah ini.
Bantuan kepada petani yang terkena dampak banjir harus lebih terfokus pada penyelamatan hasil pertanian dengan membangun infrastruktur atau sistem irifasi pertanian yang dapat melindungi hasil panen dari banjir, seperti gudang penyimpanan yang lebih tinggi atau tempat penyimpanan sementara yang lebih aman serta memfasilitasi dengan sarana pengeringan gabah yang lebih banyak lagi.
Selain itu dampak dari banjir juga merendam sebagian besar rumah masyarakat dimana data terbaru dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Tala per 22 Januari 2025.
Bahwa rumah yang terdampak banjir ada sebanyak 3.041 rumah, 3.194 kepala keluarga, dan 6.095 jiwa terdampak banjir di empat kecamatan, yakni Kurau, Bati-Bati, Tambang Ulang, dan Pelaihari. Dalam perkembangan terbaru, Kecamatan Bumi Makmur juga turut terdampak.
Di masa lalu, masyarakat suku Banjar sering membangun rumah panggung yang memiliki keunggulan dalam menyikapi masalah banjir. Rumah panggung memungkinkan air hujan mengalir dengan bebas di bawah rumah tanpa menyebabkan kerusakan pada bangunan.
Rumah panggung sangat efektif dalam menghadapi banjir. Rumah panggung tidak hanya melindungi dari genangan air, tetapi juga membantu menjaga daya serap dan daya tampung air tanah.
Sayangnya, seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang beralih ke rumah beton. Perubahan ini, meskipun memberikan kenyamanan dan modernitas, justru mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga memperparah kondisi banjir.
Beton dan material keras lainnya memiliki daya serap air yang sangat rendah, sehingga air hujan cenderung menggenang dan memperparah masalah banjir. Alih-alih mengurangi dampak banjir, perubahan pola bangunan ini justru memperburuk situasi, karena rumah dan pemukiman menjadi lebih rentan tergenang air.
Meskipun respons pemerintah terhadap bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kecamatan Kurau, telah cukup baik dalam hal bantuan logistik, kenyataannya sektor yang paling terkena dampak, yaitu sektor pertanian, masih merasa kurang mendapat perhatian yang maksimal. Bantuan logistik seperti makanan, pakaian, dan tempat pengungsian memang sudah disalurkan dengan baik, tetapi untuk sektor pertanian, terutama dalam hal penyelamatan hasil panen petani, belum terlihat langkah yang cukup efektif.
Banjir, merupakan masalah yang kompleks dan harus ditangani secara menyeluruh. Pembukaan lahan untuk pertanian, kejenuhan tanah, kerusakan hutan, dan perubahan kearifan lokal adalah beberapa faktor yang memperburuk situasi.
Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus berkolaborasi lebih erat untuk memberikan solusi yang lebih efektif, terutama dalam menyelamatkan hasil panen petani yang paling terdampak.
Penanganan banjir bukan hanya soal bantuan logistik, tetapi juga tentang menyelamatkan mata pencaharian petani yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka.

