Martapura, Kalsel – Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka pada Jumat (13/02/2026) kemaren, dalam suasana religius yang khidmat dan bertabur sholawat. Bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, forum tertinggi para ulama di Banua ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran keulamaan dalam merespons dinamika zaman.
Pembukaan Musda XI MUI Kalsel berlangsung penuh semangat kebersamaan. Lantunan sholawat menggema, menyatukan para ulama, umara, serta tokoh masyarakat dalam satu tekad: menjaga marwah agama sekaligus mengawal arah pembangunan daerah. Forum ini tidak sekadar agenda organisasi lima tahunan, tetapi juga ruang artikulasi aspirasi umat Islam di Kalimantan Selatan.
Musda secara resmi dibuka sebagai langkah konsolidasi untuk mempertegas posisi MUI sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah). Peran ganda ini dinilai semakin relevan di tengah kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan tajam dalam forum ini adalah eksploitasi tambang batubara oleh korporasi besar yang dinilai mengabaikan kelestarian lingkungan. Para peserta Musda memandang, praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan bukan hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. MUI Kalsel menilai diperlukan sikap tegas dan rekomendasi moral yang konstruktif agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan alam sebagai amanah Ilahi.
Selain isu lingkungan, Musda XI juga memberi perhatian serius terhadap berbagai ancaman sosial yang kian meresahkan Banua. Peredaran narkoba, maraknya judi online, prostitusi daring, hingga fenomena LGBT menjadi pembahasan penting dalam forum tersebut. Persoalan-persoalan ini dipandang tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi konkret antara ulama, pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.
Forum ini sekaligus menjadi ajang pemilihan Dewan MUI dan Pimpinan Pertimbangan MUI yang baru untuk masa khidmat berikutnya. Harapannya, kepengurusan yang terpilih mampu menghadirkan kepemimpinan kolektif yang responsif, bijak, serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan pesan penuh harapan bagi masa depan organisasi tersebut.
“Mudah-mudahan dalam Musyawarah Daerah ini, akan terpilih pengurus yang nantinya bisa membawa umat menjadi lebih sejahtera. Hubungan Umara dan Ulama terus kita jalin dengan baik untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan MUI merupakan fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat ketahanan moral masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi.
Perhelatan yang berlangsung hingga Ahad (15/02/2026) ini bertujuan memperkuat konsolidasi organisasi, menyusun kebijakan umum lima tahunan, serta menjadi ruang tukar pikiran demi menjawab persoalan umat secara komprehensif. Melalui semangat silaturahim dan silatul fikri, Musda XI MUI Kalsel 2026 diharapkan melahirkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak nyata bagi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan di Kalimantan Selatan, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, Musda XI ini menjadi penegasan bahwa peran ulama bukan hanya sebagai penjaga nilai-nilai spiritual, tetapi juga sebagai penuntun moral dalam pembangunan. Dari Pendopo Hulu Sungai Selatan, gema sholawat dan doa-doa dipanjatkan, mengiringi harapan agar Banua tetap religius, berkeadilan, dan sejahtera.