REPUBLIKBERITA.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Camat-Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kantor Kelurahan Sungai Tiung, Rabu (13/8).
Dalam rakor yang rutin digelar tiap bulan ini, terdapat beberapa isu strategis yang dibahas, mulai dari distribusi LPG subsidi, pencanangan Kelurahan Bebas Maladministrasi, hingga sinkronisasi program pembangunan menuju Banjarbaru Emas.
Lisa Halaby menyoroti persoalan distribusi gas LPG subsidi yang kerap menimbulkan keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk penyesuaian data penerima manfaat.
“Dengan penyesuaian data ini, kita harap distribusi LPG subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, Lisa juga menekankan pentingnya pencanangan Kelurahan Bebas Maladministrasi sebagai wujud peningkatan pelayanan publik.
Setelah Kelurahan Mentaos lebih dulu menjadi percontohan, ia mendorong seluruh kelurahan di Banjarbaru mengikuti langkah serupa.
“Semua kelurahan harus siap mencanangkan bebas maladministrasi. Ini langkah kita mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Tak hanya itu, wali kota juga memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan rutin menjaga kebersihan lingkungan di masing-masing wilayah kerja.
Rakor kali ini turut diisi dengan pemaparan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Banjarbaru terkait wakaf serta hukum waris, sebagai tambahan wawasan bagi para camat dan lurah dalam melayani masyarakat.
