REPUBLIKBERITA. MARTAPURA – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Informasi Keluarga Tahun 2025, Selasa (3/3/2026), di Aula Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan data keluarga sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Banjar.
Rakor tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas dan akurasi data keluarga sangat menentukan keberhasilan program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, hingga perlindungan perempuan dan anak.
“Data yang akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Saya harap seluruh pengelola data aktif memperbarui dan memverifikasi data secara berkala,” ujarnya.
Menurut Erny, pemutakhiran data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan setiap intervensi program benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan. Ia juga meminta seluruh Operator Pengelola Data dan Koordinator PKB Kecamatan bekerja secara disiplin, terkoordinasi, dan konsisten dalam proses input serta verifikasi data.
Rakor menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Siti Nurhayati Masyitah, S.Hut., yang memaparkan pentingnya penguatan pengelolaan Sistem Informasi Keluarga sebagai instrumen utama perencanaan berbasis data.
Dalam paparannya, Siti Nurhayati menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keluarga berperan sebagai pusat data terintegrasi yang menjadi dasar penentuan sasaran program pembangunan keluarga, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Oleh karena itu, validitas dan keterbaruan data menjadi faktor kunci.
“Peran Operator Pengelola Data dan Koordinator PKB Kecamatan sangat strategis. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan data keluarga tersaji secara valid, akurat, dan terbarukan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 20 Operator Pengelola Data dan 20 Koordinator PKB se-Kabupaten Banjar. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas teknis sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan sistem pendataan keluarga yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan penguatan Sistem Informasi Keluarga, Pemerintah Kabupaten Banjar optimistis dapat menyusun kebijakan yang lebih presisi, mempercepat penanganan permasalahan sosial, serta mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.
