REPUBLIKBERITA.CO.ID, BANJAR – Komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) terus diperkuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar melalui gelaran Sosialisasi Informasi Layak Anak (ILA) 2026 yang dilaksanakan di Aula Dinsos P3AP2KB Banjar, Senin (23/02/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun lingkungan informasi yang aman, sehat, dan ramah bagi anak di tengah derasnya arus digitalisasi. Sosialisasi tersebut menegaskan bahwa informasi bukan sekadar konsumsi publik, tetapi juga faktor penting yang membentuk karakter, pola pikir, serta perilaku anak.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AP2KB Banjar, Merilu Ripner, mewakili Kepala Dinas Dr. Hj. Enny Wahdini, menekankan besarnya pengaruh media terhadap tumbuh kembang anak.
“Informasi yang dikonsumsi anak harus aman dan sesuai perkembangan. Media punya peran penting memastikan konten tidak mengandung unsur yang merugikan anak,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan Informasi Layak Anak merupakan bagian dari indikator penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Artinya, kualitas informasi yang beredar di ruang publik menjadi salah satu tolok ukur keseriusan daerah dalam memenuhi hak-hak anak.
Dalam forum tersebut, narasumber dari tingkat provinsi, Adrian Anwary, memperluas perspektif peserta dengan menekankan peran media sebagai agen edukasi publik. Ia menyebut, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kabar, tetapi juga penentu arah literasi masyarakat.
“Informasi layak anak harus bebas dari kekerasan, pornografi, diskriminasi, maupun eksploitasi. Konten yang disajikan harus mendukung tumbuh kembang anak secara positif,” ujarnya.
Sosialisasi juga mengangkat penguatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai ruang penyedia informasi ramah anak yang edukatif dan partisipatif. Selain itu, layanan Telepon Sahabat Anak (TESA) turut dipaparkan sebagai kanal pengaduan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak lainnya. Keberadaan layanan ini menjadi bukti bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga pada mekanisme respons yang nyata dan mudah diakses.
Lebih jauh, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai lima klaster hak anak dalam kebijakan KLA, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, hingga perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan kemitraan strategis dengan media, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap penyebaran informasi layak anak semakin masif dan terstruktur. Upaya ini diharapkan mampu membangun ekosistem informasi yang aman, positif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Sosialisasi ILA 2026 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pijakan penting untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Banjar tumbuh dalam ruang informasi yang sehat—ruang yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai generasi masa depan daerah.