REPUBLIKBERITA.CO.ID, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membangun keluarga inklusif, responsif gender, dan berpihak pada hak anak.
Pesan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Provinsi Kalimantan Selatan dan TPK2D Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Selasa (29/7) siang
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang koordinasi penyesuaian data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) serta penandatanganan komitmen program peningkatan kualitas keluarga untuk Kelurahan Landasan Ulin Selatan, yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) tahun 2025.
Lisa menegaskan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar yang harus dijalankan pemerintah daerah.
“Indeks kualitas keluarga tidak hanya sebatas angka, tapi harus mencerminkan kesejahteraan yang berbasis kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan ketahanan keluarga,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Pemkot Banjarbaru menargetkan program ini menjadi model pembangunan keluarga yang berkualitas dan berkeadilan gender, sekaligus memastikan pemenuhan hak anak.
“Karena aspek ini adalah bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
