RepublikBerita, Banjar — Pemerintah Kabupaten Banjar terus mengebut proses pengadaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas 7,7 hektare di Desa Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, dengan menargetkan tahapan pembayaran ganti kerugian tuntas pada Desember 2026.
Percepatan tersebut ditandai melalui Rapat Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banjar, Senin (16/11/2026), yang dihadiri Sekretaris Daerah Banjar H Yudi Andrea, Sekretaris Dinsos P3AP2KB Widya Wiri Utami, serta Kepala BPN Banjar Fery Fadly.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea menjelaskan penyerahan hasil verifikasi dan identifikasi objek lahan menjadi pijakan krusial sebelum memasuki tahapan penunjukan tim jasa penilai atau appraisal independen.
“Jadi hari ini merupakan tahapan lanjutan dari proses penyiapan lahan untuk Sekolah Rakyat. Kita menerima hasil verifikasi dan identifikasi terhadap lahan yang akan dibebaskan,” ujar Yudi.
Hasil penilaian tim appraisal nantinya menjadi dasar penetapan nilai ganti kerugian secara transparan dan akuntabel yang dikoordinasikan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
“Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan proses penilaian, pembayaran ganti kerugian, hingga pelaksanaan pembebasan lahan dapat berjalan lancar sesuai timeline yang telah direncanakan pada Desember mendatang,” lanjutnya.
Ia turut mengapresiasi pemangkasan birokrasi pelayanan administrasi pertanahan di BPN Banjar. Seharusnya 14 hari kerja menjadi lima hari kerja saja. Ketepatan waktu dan akuntabilitas proses ganti rugi wajib Pemkab Banjar kawal ketat agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak terhambat sengketa lahan di kemudian hari.
