REPUBLIKBERITA.CO.ID., MARTAPURA — Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 membuka fakta yang tak bisa ditutupi.
Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Pertanian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tercatat belum mampu memenuhi target kinerja.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas perencanaan dan pengendalian program pemerintah daerah.
Fakta tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Kabupaten Banjar TA 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, Kamis (19/2/2026).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nasrullah Shodiq, mengakui secara umum kinerja perangkat daerah terlihat cukup baik. Namun pengakuan itu langsung dibayangi catatan penting: masih ada indikator krusial yang gagal mencapai target.
“Dinas Pertanian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi dua instansi dengan capaian yang belum maksimal. Sementara Dinas Sosial, meskipun kinerja program tercapai, serapan anggarannya masih belum optimal,” ujar Nasrullah.
Sektor Andalan Justru Tersendat
Kinerja Dinas Pertanian menjadi sorotan paling tajam. Target pada indikator produksi hortikultura dan peternakan tidak tercapai, padahal dua subsektor ini merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Banjar, khususnya di wilayah pedesaan.
Alasan yang disampaikan pemerintah—mulai dari cuaca ekstrem, banjir, hingga kendala teknis—dinilai belum cukup menjawab persoalan mendasar.
Jika faktor eksternal terus dijadikan tameng, publik patut mempertanyakan sejauh mana kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi risiko, terutama di sektor yang sudah lama diketahui rentan terhadap perubahan cuaca dan bencana.
Damkar Kewalahan, Target Melenceng
Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga gagal memenuhi target. Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran sepanjang 2025 membuat target penurunan insiden tidak tercapai.
Nasrullah menyebutkan angka kebakaran naik signifikan dibanding 2024. Namun kondisi ini justru memperkuat kritik bahwa strategi pencegahan kebakaran daerah belum berjalan efektif.
Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap aspek pencegahan—bukan sekadar penanganan saat kejadian—lonjakan kasus kebakaran berpotensi terus berulang setiap tahun.
Serapan Anggaran Masih Bermasalah
Meski tidak masuk kategori gagal program, Dinas Sosial turut mendapat catatan karena serapan anggaran yang belum optimal.
Situasi ini kembali menunjukkan persoalan klasik birokrasi daerah: program berjalan, tetapi belanja tidak terserap maksimal.
Inefisiensi semacam ini berisiko mengurangi dampak nyata program bagi masyarakat.
Jangan Sekadar Evaluasi Seremonial
Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan evaluasi pembangunan 2025 bukan sekadar laporan rutin, melainkan bahan refleksi kebijakan.
Hasil evaluasi disebut akan menjadi pijakan penyusunan perencanaan tahun 2027 dengan pendekatan lebih responsif dan terukur.
Namun publik tentu menunggu bukti, bukan janji. Tanpa langkah korektif yang konkret—mulai dari penguatan mitigasi sektor pertanian, strategi pencegahan kebakaran yang lebih agresif, hingga perbaikan disiplin anggaran—evaluasi tahunan berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa perubahan nyata di lapangan.