RepublikBerita, Banjarbaru – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru yang menjadi bagian program strategis pemerintah pusat mulai disorot publik. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut dikabarkan sempat diwarnai aksi protes pekerja akibat keterlambatan pembayaran upah, sekaligus muncul kekhawatiran pengerjaan fisik tidak selesai sesuai target.
Pengawas proyek, Pandu, membenarkan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah pekerja beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan keterlambatan pembayaran upah oleh pihak subkontraktor.
“Benar, sempat ada aksi protes dari pekerja karena gaji terlambat dibayarkan, namun persoalan itu sudah diselesaikan oleh pihak subkontraktor terkait,” ujarnya saat ditemui di lokasi proyek, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran terjadi selama kurang lebih dua pekan dan menimpa tenaga kerja yang berada di bawah tanggung jawab subkontraktor, “alhamdulillah pembayaran sudah diselesaikan pada Sabtu kemarin, sehingga kondisi di lapangan kembali kondusif.”
Pandu juga mengungkapkan sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut berasal dari luar Kalimantan.
“Sekitar 60 persen pekerja didatangkan dari luar daerah, sedangkan 40 persen merupakan tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Selain persoalan upah, proyek Sekolah Rakyat juga dibayangi potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Padahal, target pembangunan fisik dijadwalkan rampung pada Juni 2026. “Kemungkinan ada keterlambatan, namun kami tetap optimis pekerjaan bisa selesai sesuai target,” ungkap Pandu.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat, Rifki Hakim, menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam urusan teknis maupun manajemen proyek di lapangan.
“Persoalan keterlambatan pembayaran upah itu saya mengetahuinya dari media sosial. Untuk teknis proyek sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kontraktor dan instansi terkait,” ujarnya.
Konfirmasi juga disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan, Harli. Ia memastikan hak para pekerja telah dipenuhi.
“Upah pekerja sudah dibayarkan lunas. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian,” kata Harli melalui pesan singkat.
Meski persoalan pembayaran upah disebut telah selesai, proyek Sekolah Rakyat tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait pengawasan dan percepatan pengerjaan agar program prioritas nasional tersebut dapat beroperasi sesuai rencana.
Pewarta: Ferdi Oetaya