RepublikBerita, Banjar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Langkah ini diakselerasi lewat peningkatan mutu pelayanan publik yang transparan, responsif, serta akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat membuka Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Agenda yang diinisiasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar ini digelar di Aula Putih Dinas PRKPLH pada Rabu (24/6/2026) pagi.
Habib Idrus mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak sekadar memberikan jawaban administratif, melainkan wajib menyelesaikan setiap laporan warga hingga tuntas.
“Aduan masyarakat jangan dipandang sebagai beban atau kritik yang menjatuhkan. Sebaliknya, setiap laporan merupakan cerminan kondisi riil di lapangan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah,” tegas Habib Idrus.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, memaparkan bahwa SP4N-LAPOR! berfungsi sebagai platform jembatan komunikasi nasional antara pemerintah dan masyarakat.
Lewat pelaksanaan sosialisasi ini, instansi membidik beberapa target penguatan utama:
Peningkatan Pemahaman: Memperkuat literasi regulasi peserta mengenai mekanisme kerja baku SP4N-LAPOR!.
Penguatan Kapasitas: Mengupgrade kompetensi teknis para admin pengelola pengaduan di garda terdepan.
Konektivitas Terintegrasi: Memastikan setiap aspirasi terkelola secara terukur dan terpantau hingga tingkat nasional.
Sinergi Antardesa/Instansi: Mempererat koordinasi lintas perangkat daerah guna mempercepat penuntasan laporan.
Agenda ini menghadirkan narasumber berkompeten, yaitu Kasi Aspirasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Kalsel, Hairun Nikmah, serta Kepala Bidang IKP DKISP Kabupaten Banjar, Noor Syawli Sahri.
Adapun total peserta yang terlibat aktif mencapai 110 orang, meliputi 91 pejabat penghubung perangkat daerah, 12 operator UPTD, serta perwakilan dari BPJS Martapura dan PT PLN ULP Martapura. Melalui pembekalan ini, Pemkab Banjar berharap tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah dapat terus meningkat.
Sumber: MC Banjar