RepublikBerita, Banjar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melangsungkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu (11/11/2026).
Sidang yang bertempat di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar tersebut dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan dewan serta dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dan jajaran Forkopimda.
Mewakili Bupati Banjar, Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi memaparkan revisi produk hukum daerah ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Habib Idrus Al Habsyi.
Ia menegaskan, pembaruan regulasi ini tidak sekadar memenuhi aspek yuridis normatif, melainkan turut mengakomodasi kebutuhan riil serta karakteristik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.
Terdapat 10 materi pokok perubahan dalam Raperda tersebut, mencakup pengaturan keterwakilan perempuan, masa keanggotaan dan periodisasi, persyaratan calon, pemberhentian, penggantian antar waktu (PAW), hak anggota, penghargaan purnatugas, laporan evaluasi tugas, kode etik, hingga peningkatan kapasitas BPD.
Melalui pembaruan regulasi ini, peran pengawasan serta fungsi penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD di tingkat desa diharapkan berjalan lebih optimal dan akuntabel.