Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, tinjau kondisi jalan rusak di Kecamatan Sampanahan, peninjauan ini dilakukan bersamaan dengan rangkaian Safari Ramadhan ke-2, yang mencakup Kecamatan Pamukan Selatan atau Tanjung Samalantakan, Selasa (11/03/2025).
Wakil Bupati menyampaikan bahwa perbaikan jalan ini akan menjadi prioritas pemerintah daerah. “Jalan ini merupakan akses utama ke beberapa desa dan kecamatan, juga akses menuju ke kabupaten kotabaru. Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini akan kita usahakan dan akan segera ditindaklanjuti di tahun 2025 hingga 2026 ini”ucap wakil bupati,” ujarnya.
Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, perbaikan jalan tersebut telah dianggarkan pada tahun 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, akibat efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, beberapa proyek perbaikan jalan, termasuk jalan penghubung ini, mengalami penundaan hingga tahun 2026.
Mengenai hal tersebut, Wakil Bupati Kotabaru menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah awal dengan berkoordinasi bersama Dinas PUPR dan pihak terkait. ” Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah penggunaan dana pemeliharaan jalan untuk perbaikan sementara.,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Kotabaru juga akan mengadakan rapat dengan para perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR). “Pemerintah akan mengusulkan agar perusahaan turut berkontribusi dalam perbaikan jalan melalui dana CSR mereka, yang diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga akan memastikan bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, diharapkan akses masyarakat dapat segera dipulihkan.
Pemkab Kotabaru juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan masukan serta mendukung upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik.
“Untuk rekan-rekan media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur,” pungkasnya.