Martapura, Kalsel – Kepemimpinan Muhidin dan Hasnuryadi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam satu tahun terakhir. Hal tersebut tergambar dari hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Studi Visi Nusantara (LS VINUS) pada Februari 2026.
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 63,25 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama satu tahun terakhir. Sementara itu, 36,75 persen responden menyatakan belum puas. Capaian ini menjadi indikator bahwa arah kebijakan dan program pembangunan daerah dinilai berada pada jalur yang tepat oleh mayoritas masyarakat.
Survei dilaksanakan pada 11–18 Februari 2026 menggunakan metode wawancara langsung dan telepon terhadap 400 responden. Teknik yang digunakan adalah cluster random sampling dengan margin of error sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Instrumen survei berupa kuesioner tertutup untuk mengukur persepsi publik terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.
Hasil survei menunjukkan citra pemerintahan daerah berada pada level kuat. Sebanyak 90 persen responden menilai kondisi pemerintahan baik hingga sangat baik, dengan rincian 80 persen menyatakan baik dan 10 persen sangat baik. Hanya 5,25 persen yang menilai sedang dan 4,75 persen menilai kurang.
Penilaian terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur bahkan lebih tinggi. Sebanyak 96,5 persen responden memberikan penilaian positif, terdiri dari 81,5 persen menilai baik dan 15 persen sangat baik. Angka ini memperlihatkan tingkat kepercayaan publik yang solid terhadap figur kepemimpinan di tingkat provinsi.
Beberapa sektor pembangunan mencatatkan tingkat kepuasan yang signifikan:
- Transportasi: 77,5% sangat puas; 17,75% cukup puas
- Pertanian: 66,75% sangat puas; 29,25% cukup puas
- Tata Kelola Pemerintahan: 75,5% sangat puas; 17,5% cukup puas
- Kebudayaan: 70,25% sangat puas; 15% cukup puas
- Ketenagakerjaan: 54,75% sangat puas; 30,5% cukup puas
- Pendidikan: total 96,25% puas (26,25% sangat puas; 70% cukup puas)
Sektor pendidikan menjadi salah satu indikator paling menonjol. Tingginya angka kepuasan publik di bidang ini menunjukkan program peningkatan kualitas layanan pendidikan, akses, serta dukungan terhadap tenaga pendidik dan peserta didik dinilai memberikan dampak nyata.
Meski mayoritas indikator menunjukkan tren positif, LS VINUS menyoroti sejumlah sektor yang masih memerlukan perhatian serius.
Di sektor sosial, 49,25 persen responden menyatakan kurang puas dan 12,5 persen tidak puas. Pada sektor lingkungan, 47 persen responden merasa kurang puas dan 5,5 persen tidak puas. Sementara itu, pada aspek komunikasi publik, 50 persen responden menyatakan kurang puas dan 10,25 persen tidak puas.
Data tersebut menunjukkan masih adanya ruang evaluasi, khususnya dalam penguatan program sosial yang menyentuh kelompok rentan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta strategi komunikasi kebijakan agar lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam aspek transparansi, publik memberikan penilaian cukup tinggi. Sebanyak 77 persen responden menyatakan sangat puas terhadap keterbukaan informasi, dan 71 persen sangat puas terhadap akses masyarakat terhadap informasi program pemerintah.
Interaksi langsung kepala daerah juga menjadi faktor penting. Sekitar 78 persen responden menyatakan sangat puas terhadap komunikasi langsung gubernur melalui forum warga dan kegiatan lapangan. Selain itu, 71 persen merasa sangat puas terhadap pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.
Koordinator nasional LS VINUS menyampaikan bahwa hasil survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah agar kebijakan yang dirumuskan ke depan semakin selaras dengan aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan di sektor-sektor yang masih memerlukan pembenahan.
Dengan tingkat kepuasan mayoritas yang solid dan sejumlah catatan perbaikan yang teridentifikasi, kepemimpinan Muhidin dan Hasnuryadi memasuki tahun berikutnya dengan modal kepercayaan publik yang kuat, sekaligus tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lini pembangunan.