REPUBLIKBERITA.CO.ID, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, kembali melakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural, Jumat (6/3/2026).
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Gawi Seberataan Balai Kota Banjarbaru itu menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam kesempatan tersebut, tiga pejabat eselon II resmi dilantik setelah sebelumnya mengikuti proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
Ketiga pejabat tersebut yakni Raden Indra yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, Muhammad Agus Adrian dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru. Sebelum dipercaya memimpin Diskominfo, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
Sementara itu, Shanty Eka Septiani resmi mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru.
Tak hanya tiga pejabat eselon II, pelantikan tersebut juga mencakup puluhan pejabat struktural dari berbagai jenjang jabatan di lingkungan Pemko Banjarbaru. Secara keseluruhan terdapat 112 pejabat yang dilantik, terdiri dari 24 pejabat eselon III dan 85 pejabat eselon IV.
Wali Kota Banjarbaru, Lisa, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi sekaligus penyegaran birokrasi agar kinerja pemerintahan semakin optimal.
“Totalnya ada 112 pejabat yang dilantik. Rinciannya promosi 30 orang, mutasi 75 orang, mutasi diagonal dua orang, serta perubahan nomenklatur lima orang,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Lisa menegaskan bahwa setiap jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik harus mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam birokrasi, dengan menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pesannya jelas, jaga amanah yang diberikan, bangun kerja sama yang baik dan jadilah agen perubahan yang efektif serta efisien dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” tegasnya.
Terkait masih adanya pegawai senior yang belum memperoleh promosi jabatan, Lisa memastikan hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah ke depan.
“Hal itu tentu akan kita evaluasi kembali dengan melihat kebutuhan organisasi serta kinerja masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru yang baru dilantik, Raden Indra, menyatakan komitmennya untuk segera membangun sinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Ia mengaku optimistis dapat beradaptasi dengan cepat meskipun sebelumnya bertugas di tingkat provinsi.
“Yang penting kita bisa bersinergi dengan seluruh SKPD untuk membangun kinerja yang baik dengan tata kelola sesuai ketentuan. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sekarang kami sudah menjadi bagian dari Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Raden Indra juga menegaskan bahwa ke depan Inspektorat akan fokus memperkuat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta meningkatkan kolaborasi dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di sisi lain, Kepala DLH Banjarbaru yang baru, Shanty Eka Septiani, menyatakan kesiapan untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Ia berkomitmen melanjutkan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup yang telah berjalan sekaligus memperkuat upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Banjarbaru.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja pemerintahan serta mempercepat realisasi berbagai program pembangunan di Kota Banjarbaru. Dengan komposisi pejabat baru tersebut, Pemko Banjarbaru menargetkan birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
