RepublikBerita, Banjar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat upaya mitigasi bencana melalui peningkatan literasi kebencanaan sebagai langkah strategis membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi ancaman bencana. Upaya ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, pada Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (5/8/2026).
Mengingat Kabupaten Banjar memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tanah longsor, Pemkab Banjar mendorong pergeseran paradigma dari penanganan pascabencana menuju pencegahan dan mitigasi risiko.
“Literasi kebencanaan bukan sekadar teori, melainkan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, simulasi mandiri, peringatan dini, serta budaya siaga bencana di lingkungan keluarga dan komunitas,” tegas Yudi Andrea.
Kegiatan sosialisasi ini diinisiasi lewat kolaborasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Kalsel I, Sandi Fitria Noor, menyatakan komitmen legislatif dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penguatan regulasi serta dorongan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Banjar dan DPR RI memfokuskan beberapa langkah taktis di lapangan:
Penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana): Memperluas pembentukan Destana hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Pembinaan Relawan & Kapasitas Masyarakata: Meningkatkan keterampilan praktis relawan siaga bencana dalam merespons kondisi darurat.
Penguatan Peran BPBD: Mendorong BPBD sebagai garda terdepan penanganan banjir dan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
Pemerintah menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dijadikan budaya bersama karena keselamatan masyarakat bukan lahir dari keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan dan simulasi mitigasi yang matang.