RepublikBerita, Banjar — Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat pengembangan sektor perhutanan sosial sebagai strategi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memacu perekonomian warga di sekitar kawasan hutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Banjar Saidi Mansyur melalui Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea saat membuka Konsultasi Publik Dokumen Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Aula Kantor Bapperida, Martapura, Kamis (5/11/2026) pagi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea menyampaikan bahwa dokumen IAD disiapkan untuk menyinergikan dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga mitra dunia usaha.
“Potensi hasil hutan, hutan kayu dan usaha produktif masyarakat perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan kelestarian hutan, kearifan lokal, dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujar Yudi Andrea.
Ia memaparkan, sejumlah potensi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) seperti KTH Warna Lestari di Desa Sungai Pinang hingga KUPS Kemiri dan Kayu Manis di Paramasan perlu mendapat penguatan legalitas serta tata kelola yang terarah.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa menyusunnya dalam dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan, sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara legal,” tutur Yudi Andrea.
Forum konsultasi publik yang melibatkan kalangan akademisi dan kelompok tani hutan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama terhadap master plan IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar.