RepublikBerita, Banjar — Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak, khususnya mencegah Kekerasan Terhadap Anak (KTA), menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta menekan angka perkawinan anak.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Hj Erny Wahdini yang diwakili Sekretaris dr Widya Wiri Utami saat membuka koordinasi lintas sektor di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura.
Sekretaris Dinsos P3AP2KB Banjar, dr Widya Wiri Utami menyoroti masih tingginya tantangan perlindungan anak, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga bahaya laten perkawinan usia dini yang memicu stunting dan kemiskinan.
“Permasalahan perlindungan anak bukan sekadar angka atau statistik, tetapi menyangkut kehidupan nyata anak-anak yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman,” ujar Widya, Selasa (3/11/2026) pagi.
Ia menegaskan, upaya penanganan tidak dapat mengandalkan satu instansi saja, melainkan menuntut penghapusan ego sektoral demi membangun penanganan terpadu.
“Perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan seluruh sektor untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan secara terpadu,” tutur Widya.
Sementara itu, Kepala Bidang PPPA Dinsos P3AP2KB Banjar, Merilu Ripner menambahkan bahwa penguatan jejaring ini difokuskan untuk mempercepat rujukan kasus serta meningkatkan responsibilitas masyarakat di lapangan.
“Langkah ini bertujuan untuk membangun kepedulian serta kesadaran bersama agar masyarakat lebih tanggap terhadap potensi kasus kekerasan maupun permasalahan hukum yang melibatkan anak,” tambahnya.
Konsolidasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperluas sosialisasi pencegahan serta menekan angka kekerasan anak di Kabupaten Banjar secara signifikan.