RepublikBerita, Banjar — Bupati Banjar Saidi Mansyur memimpin Rapat Koordinasi Mingguan bersama Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekda Yudi Andrea di Aula Barakat, Martapura, Senin (2/11/2026) pagi.
Pertemuan lintas sektor ini menaruh perhatian pada beberapa catatan kritis kinerja perangkat daerah mendekati penutupan tahun anggaran.
Bupati Banjar Saidi Mansyur menegaskan Bagian Hukum wajib menuntaskan berbagai produk hukum tertunda yang berpotensi menghambat kepastian regulasi daerah.
“Meningkatnya beban pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran memerlukan percepatan penyelesaian produk-produk hukum tertunda agar tuntas sesuai target waktu dan ketentuan,” ujar Saidi.
Ia menambahkan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuntut komitmen riil serta kolaborasi aktif seluruh SKPD di bawah komando BPBD.
“Kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penanganan karhutla harus berkoordinasi langsung dengan Kepala Pelaksana BPBD Banjar demi penanganan terpadu,” tambah Saidi.
Dari sisi penanggulangan bencana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha melaporkan fase kedua tanggap darurat mulai menunjukkan penurunan titik panas setelah diguyur hujan.
“Meski tidak ditemukan titik panas, sebanyak 950 personel tetap disiagakan di lapangan berikut penguatan sarana dan prasarana penunjang,” kata Wasis.
Ia menjelaskan, krisis air bersih masih meluas hingga memicu pengerahan enam unit mobil tangki ke 96 titik di 84 desa yang tersebar pada 17 kecamatan.
Dampak kemarau dan karhutla ini berimplikasi serius terhadap derajat kesehatan warga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Noripansyah menuturkan 16 UPTD Puskesmas dikerahkan mengatasi krisis air di 11 lokasi serta menangani lonjakan penyakit.
Dinkes Banjar mencatat angka morbiditas yang tergolong tinggi, mencakup 16.260 kasus ISPA, 1.712 kasus diare, serta 1.103 kasus sesak napas di kawasan terdampak.
“Data ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar,” ujar Noripansyah.
Di samping krisis kesehatan, Pemkab Banjar dihadapkan pada tantangan beban fiskal daerah. Noripansyah memaparkan kebutuhan dana program Universal Health Coverage (UHC) melonjak hingga Rp120 miliar, naik Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibanding tahun sebelumnya seiring klaim capaian kepesertaan tertinggi.