RepublikBerita – Masih ada warga kurang mampu yang mendapati desil mereka di tingkatan atas, padahal tidak sesuai kenyataan sehingga tercoret dari daftar penerima Bansos (Bantuan Sosial). Akibatnya, bantuan pemerintah susah tepat sasaran. Tapi, warga masih bisa memperbarui status tersebut.
Perubahan data desil memastikan keluarga yang benar-benar berada pada kelompok kesejahteraan terbawah dari Desil 1 hingga Desil 4 masuk ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Warga punya dua jalur utama untuk mengajukan pembaruan data kemiskinan atau perubahan status desil.
Langsung Datang ke Operator Desa atau Kelurahan
Warga mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Melapor kepada operator desa langsung, mereka akan mengajukan pembaruan data dalam DTSEN menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Kemudian Operator desa menginput hasil musyawarah ke aplikasi SIKS-NG untuk diteruskan ke Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota dan disahkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Pakai Aplikasi Cek Bansos atau Call Center 171
Bila operator desa sedang sibuk atau tidak dapat memasukan data tersebut, maka warga masih bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri.
Unduh aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial melalui Play Store atau App Store.
Buat akun baru dengan melengkapi data diri (NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat), serta mengunggah foto KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang KTP.
Setelah akun terverifikasi dan aktif, buka menu “Daftar Usulan”.
Pilih opsi “Tambah Usulan” untuk mendaftarkan diri sendiri, anggota keluarga, atau warga sekitar yang layak menerima bantuan, lalu pilih jenis bansos yang diusulkan (seperti PKH atau BPNT).
Data yang masuk melalui aplikasi akan dikirim ke pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk diverifikasi kelayakannya oleh petugas lapangan.
Keterlibatan Berbagai Pihak dalam DTSEN
Ketidaktepatan peringkat desil tidak terjadi begitu saja, melainkan melibatkan rantai pendataan dari tingkat pusat hingga daerah.
Penetapan peringkat desil dan pengolahan data kemiskinan melibatkan sinergi lintas lembaga. Secara nasional, data induk dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas (melalui pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi/DTSEN).
Tapi, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penanggung jawab data tersebut oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial hingga ujung tombak langsung verifikasi dan pembaruan kondisi warga secara berkala oleh operator SIKS-NG bersama pendamping sosial.
Kesalahan Penempatan Desil
Kesalahan penempatan desil umumnya dipicu oleh beberapa faktor teknis dan administratif, yaitu:
Pemerintah desa atau kelurahan jarang melakukan pemutakhiran data secara berkala, sehingga warga yang baru jatuh miskin, terkena PHK, atau kepala keluarganya meninggal dunia masih tercatat dengan status ekonomi lama.
Petugas pencacah di masa lalu kurang teliti saat memotret kondisi rumah atau aset warga, maupun terjadi kekeliruan saat operator memasukkan data ke sistem.
Perbedaan elemen data antara Dukcapil dan DTSEN (seperti NIK ganda, belum padan, atau satu KK berisi beberapa keluarga dengan tingkat ekonomi berbeda) membuat sistem membaca kondisi ekonomi secara keliru.
Sistem terintegrasi dengan data perbankan, Samsat, dan BPJS Ketenagakerjaan. Jika NIK warga dipinjam orang lain untuk kredit kendaraan atau terdaftar memiliki upah di atas UMP/UMK, peringkat desil otomatis naik.
Bgitulah cara agar merubah Desil tidak sesuai bagi warga yang berhak menerima Bansos. Bila data kependudukan sudah mulai benar, maka peluang warga kurang mampu untuk mendapatkan hak mereka akan semakin terbuka lebar di masa mendatang.
