RepublikBerita – Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah sah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 setelah 18 tahun penantian.
Ketua DPR RI, Puan Maharani bertanya kepada 250 legislator yang hadir dalam paripurna sebelum mengetuk palu untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
“Apakah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan, Kamis (19/11/2026).
Kemudian para legislator menjawab “setuju”. Puan lalu melanjutkan seperti kata Ketua Komisi III Habiburokhman, RUU ini sudah berada 18 tahun di DPR.
“RUU ini telah melalui banyak Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 87 kali, kunjungan 15 Provinsi dan kunjungan 46 daerah untuk menyerap aspirasi dari kalangan akar rumput,” lanjutnya.
Sementara itu, Habiburokhman menuturkan, ada sepuluh poin utama yang tercantum dalam RUU tersebut mulai dari jaminan efektivitas dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ancaman pidana mati.
“Perlindungan HAM termasuk ruang lingkup dan kriteria tindak pidana dalam perampasan aset, penegasan ketentuan pidana, termasuk ancaman pidana mati.”
Ini 10 poin yang diatur dalam undang-undang tersebut:
- Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
- Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
- Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
- Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
- Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
