RepublikBerita, Kalsel – Akun media sosial milik pemerintah daerah tampaknya harus segera berbenah kalau tidak mau ditinggal kabur oleh netizen, terutama Generasi Z. Tantangan mengelola komunikasi publik di era digital sekarang makin rumit. Alih-alih menyajikan informasi yang dibutuhkan warga, kanal digital pemda dinilai masih sibuk memajang foto dokumentasi rapat dan agenda potong pita.
Kritik segar ini ditiupkan oleh Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho. Ia menjadi pembicara dalam ajang Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Jojo membeberkan alasan mengapa hoaks atau informasi palsu begitu subur berkembang di tengah masyarakat. Penyebab utamanya adalah absennya konfirmasi kilat dari pihak berwenang. Kabar burung yang dibiarkan menggelinding liar tanpa klarifikasi lambat laun bakal dianggap sebagai fakta oleh publik.
“Hoaks itu muncul karena informasi tidak dikonfirmasi langsung kepada narasumber yang berwenang. Ketika sebuah kebohongan atau informasi hoaks dibiarkan, lama-kelamaan dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran,” sentil Jojo.
Penyakit lain yang sering menjangkiti praktisi humas pemerintah adalah gagap dalam memilah informasi yang masuk di kolom komentar. Jojo menilai kompetensi humas pemda harus ditingkatkan agar bisa membedakan mana aspirasi murni dari warga dan mana serangan siber yang sengaja dirancang oleh pasukan buzzer untuk merusak reputasi institusi.
“Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap serangan sebagai kritik atau sebaliknya. Karena itu, teman-teman humas harus memiliki kompetensi untuk memilah informasi dan menentukan mana yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah,” terangnya.
Lebih dalam lagi, Jojo menyoroti jurang pemisah yang lebar antara isi konten produksi pemerintah dengan selera konsumsi informasi masyarakat modern. Gen Z saat ini menjadikan media sosial sebagai ruang utama mencari info, namun mereka disuguhi konten yang mayoritas isinya hanya publikasi kegiatan seremonial pejabat.
Padahal, masyarakat jauh lebih butuh informasi yang relevan, solutif, dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Mulai dari info info jalan rusak, jembatan putus, hingga pelayanan publik.
Bagi Jojo, fungsi utama media sosial instansi pemerintah seharusnya dioptimalkan sebagai ruang komunikasi dua arah. Bukan sekadar mading digital penyiaran searah. Medsos wajib difungsikan sebagai wadah menampung keluh kesah, kritik, dan aspirasi publik, sekaligus alat perang paling instan untuk menghantam hoaks secara berkelanjutan.
Sudah saatnya admin medsos pemda pensiun mengunggah foto baliho pejabat dan mulai aktif membalas komentar warga dengan data yang valid.
Sumber: MC Kalsel