RepublikBerita, Banjarmasin – Kalimantan Selatan resmi ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional dalam penanganan jembatan non-nasional melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Komitmen bersama tersebut ditandai melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional yang berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, hadir langsung menyaksikan prosesi tersebut dengan didampingi Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar serta Kabag Administrasi Pembangunan Setda Banjar.
Kesepakatan ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para kepala daerah penerima program.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud konkret dukungan terhadap arahan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di sektor infrastruktur dasar.
“Khusus di Kalimantan Selatan, ada 131 jembatan desa yang masuk dalam sinergi proyek ini. Penanganannya mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan bersama Satgas Jembatan TNI dan Polri,” jelas Roy Rizali Anwar.
Program penanganan jembatan non-nasional ini membawa dampak strategis bagi percepatan pembangunan wilayah Banua:
Penguatan Konektivitas: Mempercepat perbaikan akses penyeberangan antarwilayah yang menghubungkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perekonomian warga.
Model Kolaborasi Nasional: Kalsel menjadi contoh nasional dalam pola pengerjaan fisik jembatan secara terpadu bersama unsur TNI-Polri.
Dukungan Anggaran Daerah: Pemprov Kalsel bersama kabupaten/kota berkomitmen mengawal pengalokasian dana pendampingan pada Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.
Kehadiran jajaran Pemkab Banjar dalam forum ini menjadi penegas komitmen daerah untuk terus memperkuat infrastruktur konektivitas perdesaan guna menunjang mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.