RepublikBerita, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar. Penyesuaian regulasi ini menjadi salah satu agenda legislasi Pemko Banjarbaru yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menyampaikan bahwa perubahan perda tersebut diperlukan sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi dan verifikasi aset daerah yang selama ini menjadi bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Intan Banjar.
Menurut Lisa, penyesuaian aturan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap nilai maupun bentuk aset yang disertakan sebagai modal daerah. Dengan demikian, pencatatan aset dapat disesuaikan dengan kondisi riil berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola barang milik daerah, khususnya dalam memastikan seluruh aset yang tercatat sebagai penyertaan modal memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas.
Lisa berharap perubahan regulasi ini dapat mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
Di sisi lain, penataan penyertaan modal tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan kinerja perusahaan serta memperkuat kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat.
Usulan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tersebut telah tercantum dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk dibahas dalam Propemperda Tahun 2027.
Melalui penyesuaian regulasi ini, Pemko Banjarbaru mendorong pengelolaan penyertaan modal daerah yang memiliki kepastian hukum, tertib pencatatan, serta mampu memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik.
