RepublikBerita, Kalsel – Ketergantungan ekonomi Kalimantan Selatan pada sektor kerukan batubara dan sawit tampaknya mulai coba dikurangi secara perlahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini mulai melirik strategi baru yang lebih ramah lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan daerah, yakni dengan menjajaki potensi bisnis perdagangan karbon (carbon trading).
Rencana berburu cuan dari “jualan asap hijau” ini menggelinding dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Karbon Daerah. Acara tersebut bertempat di Ruang Rapat Besar Lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Banjarmasin, Senin (22/6/2026).
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, memimpin langsung jalannya rapat. Menurut Eddy, pertemuan lintas sektor ini menjadi langkah awal pemprov untuk memetakan seberapa besar potensi ekonomi karbon bumi Lambung Mangkurat, sekaligus menaikkan kelas Green Economy Index daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan banyak masukan dari Prof. Johari, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, serta Tenaga Ahli Gubernur Dr. Sugiarto Sumas. Kita membicarakan bagaimana perdagangan karbon dapat menjadi instrumen penguatan Green Economy Index, sekaligus mengetahui sejauh mana kesiapan daerah dalam mengembangkan ekonomi hijau,” ujar Eddy, merinci isi obrolan santai tapi serius tersebut.
Bagi Eddy, transformasi menuju ekonomi hijau (green economy) bukan lagi sekadar tren atau gaya-gayaan pelestarian alam, melainkan kebutuhan mendesak yang wajib disiapkan sejak dini. Kalsel tidak bisa terus-menerus mengandalkan sektor konvensional yang suatu saat pasti akan habis dikeruk.
Eddy optimistis bisnis perdagangan karbon ini memiliki daya pikat besar untuk menjadi pemantik utama (trigger) pertumbuhan ekonomi baru di masa depan.
“Harapan kita, ini menjadi salah satu trigger pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi hijau atau green economy yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.
Meskipun narasi perdagangan karbon ini terdengar sangat menjanjikan, publik Banua tampaknya harus sedikit menahan sabar untuk melihat hasilnya di dunia nyata. Eddy mengakui pembahasan saat ini murni masih berada pada tahap meraba potensi dan mengidentifikasi peluang di atas kertas.
Pemprov Kalsel masih perlu kerja ekstra keras untuk mengelaborasi rencana ini bersama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi memperkuat benteng regulasi, validasi data, serta kajian pendukung lainnya. Jangan sampai potensi ini menguap begitu saja karena birokrasi yang gagap aturan internasional.
“Kita perlu penguatan regulasi dan penguatan kajian karena saat ini masih dalam tahap pemetaan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan sekitar tahun 2029 hingga 2030 kita sudah dapat memasuki tahap implementasi dan mulai mengoptimalkan potensi penerimaan dari perdagangan karbon,” jelas Eddy, membeberkan target waktu proyek hijau ini.
Langkah panjang ini menjadi taruhan penting bagi Pemprov Kalsel. Kita tunggu saja, apakah skema ekonomi hijau ini benar-benar bisa mengendalikan perubahan iklim lokal sekaligus mendatangkan duit bagi daerah, atau sekadar menjadi tumpukan dokumen rakor di dalam lemari kantor gubernur.
Sumber: MC Kalsel