RepublikBerita, Kalsel – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen ini dipertajam melalui Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program HAM di Provinsi Kalsel yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, yang hadir membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Dalam arahannya, Galuh Tantri Narindra menyampaikan bahwa forum diskusi ini menjadi wadah berharga bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyumbang pemikiran serta masukan strategis. Ia mengingatkan bahwa HAM merupakan isu fundamental di mana negara—termasuk pemerintah daerah—memiliki kewajiban utama dalam menjamin hak asasi setiap warga negara.
“Dalam sistem desentralisasi, tanggung jawab pelaksanaan HAM juga menjadi kewajiban pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap kebijakan, perencanaan, penganggaran, hingga pelayanan publik harus dijalankan dengan perspektif HAM,” tegas Galuh.
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, Pemprov Kalsel menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar HAM dalam setiap program pembangunan, yang meliputi:
Kesetaraan dan Keadilan: Menjamin hak yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.
Non-Diskriminasi: Menghilangkan sekat perbedaan dalam pemberian pelayanan publik.
Partisipasi Aktif: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
Penghormatan Martabat: Menjaga nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan sosial.
Lebih lanjut, Galuh menyatakan bahwa sinergi lintas sektor antara jajaran pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan menjadi kunci utama dalam membangun daerah yang ramah HAM.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Pemprov Kalsel berharap dapat menghimpun rekomendasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan secara nyata. Hasil diskusi ini ditargetkan mampu menjadi landasan kuat untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Sumber: MC Kalsel